Pemerintah Pilih Mekanisme Whitelist untuk Blokir IMEI iPhone BM

Pemerintah Indonesia akan segera memberlakukan aturan blokir akses selular untuk ponsel BM (Black Market) atau ponsel yang dibeli dari luar negeri dan tidak membayar pajak.

Aturan ini akan diberlakukan mulai 18 April 2020. Sebelumnya pemerintah Indonesia telah melakukan sejumlah uji coba bersama beberapa layanan operator selular.

Dalam catatan terbaru dari laman Kompas Tekno, disebutkan bahwa pemerintah telah memutuskan untuk menggunakan skema Whitelist untuk prosedur blokir IMEI di iPhone BM.

Skema Whitelist digunakan agar calon pembeli ponsel terbaru, dapat mengecek IMEI dari produk yang akan dibeli. Apakah sudah terdaftar di website imei.kemenperin.go.id atau belum.

Dengan skema Whitelist, siapa saja yang memegang nomor IMEI dari sebuah perangkat ponsel baru yang akan dibeli, bisa melihat apakah perangkat tersebut sudah terdaftar.

Mekanisme pengecekan yang diberikan bisa disebut mirip dengan cara mengecek garansi perangkat Apple lewat Serial Number.

Langkah ini dilakukan sebagai tindakan prefentif dan memudahkan calon pengguna, untuk mengecek IMEI dari ponsel yang akan dibeli.

“Sesuai dengan peraturan tiga kementerian terhitung mulai 18 April dengan skema whitelist yaitu secara prefentif. Agar masyarakat tahu terlebih dahulu legalitas ponsel yang dibeli,” ungkap Ismail, Dirjen SDPPI Kementerian Kominfo di Jakarta, Jumat (28/2/2020).

Narasumber berita juga menyebutkan bahwa aturan ini berlaku ke depan.

Artinya ponsel ilegal atau iPhone BM yang telah dibeli, diaktifkan dan menggunakan sim card dari operator di Indonesia sebelum 18 April 2020, tidak akan terdampak pada aturan ini, meskipun tidak terdaftar di database Kemenperin.

Bagaimana jika kamu membeli ponsel dari luar negeri dalam kondisi baru, setelah 18 April 2020?